Kenaikan Harga Sembako di Tapanuli: Analisis Terbaru
Advertisements
4–7 minutes
  • Pasar Sibual-buali atau Pasar di Kota Padang Sidempuan (untuk Tapanuli Selatan)
  • Pasar Sibolga atau Pasar Tarutung (untuk Tapanuli Tengah & Utara)
  • Pasar di Dolok Sanggul (untuk Humbang Hasundutan)
  • Beras: Relatif stabil, berkisar antara Rp 12.000 – Rp 15.000/kg untuk kualitas medium.
  • Minyak Goreng: Harga curah dan kemasan sederhana relatif terkendali di kisaran Rp 15.000 – Rp 18.000/liter.
  • Gula Pasir: Harga mengalami fluktuasi, berkisar antara Rp 16.000 – Rp 19.000/kg.
  • Telur Ayam Ras: Harga cukup stabil, di kisaran Rp 28.000 – Rp 32.000/kg.
  • Daging Ayam: Berkisar antara Rp 35.000 – Rp 45.000/kg.
  • Cabai Merah & Rawit: Harganya sangat fluktuatif tergantung musim dan cuaca. Bisa turun drastis atau melonjak tinggi dalam waktu singkat.

Langit di Sumatera Utara sering kali tak menentu. Pasar tradisional di Tapanuli menjadi saksi bisu perjuangan warga. Mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Beras yang dulu menjadi simbol kemandirian petani kini sering kali melambung. Cabai merah yang pedasnya melegenda Tapanuli kini terasa mahal rasanya di kantong. Minyak goreng yang esensial untuk masakan khas Batak seperti arsik ikan mas pun ikut terombang-ambing harga.

Pada Oktober 2025 ini, saat musim hujan mulai mengintai, harga sembako di wilayah Tapanuli mengalami gejolak yang mengkhawatirkan. Wilayah ini mencakup Tapanuli Utara, Selatan, Tengah, dan Hulu. Inflasi pangan nasional menyentuh 2,65 persen year-on-year pada September lalu. Sumatera Utara adalah provinsi berinflasi tertinggi di Indonesia.

Warga Tapanuli, yang mayoritas bergantung pada pertanian subsisten dan perikanan sungai, merasakan dampaknya secara langsung. Seorang ibu rumah tangga di Pasar Tarutung, Siti Napitupulu, mengeluh saat memilih beras premium yang kini dijual Rp15.000 per kilogram, naik 20 persen dari bulan lalu. “Dulu Rp12.000 cukup untuk seminggu, sekarang harus hemat-hemat. Anak-anak sudah protes, mi instan aja jadi andalan,” ceritanya sambil menghela napas panjang. Kisah serupa terdengar dari pedagang di Pasar Sibuluan, Tapanuli Tengah, di mana cabai rawit mencapai Rp80.000 per kilogram, dipicu oleh kekeringan musim kemarau sebelumnya yang menghantam lahan cabai di lereng Gunung Sibayak.

Fenomena ini bukan kebetulan. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia mencatat data. Harga rata-rata beras medium di Tapanuli Utara berada di Rp13.500 per kilogram pada 15 Oktober 2025. Sementara itu, cabai merah keriting Rp60.000 per kilogram—kenaikan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Inflasi di Sumatera Utara mencapai 3,5 persen. Kelompok makanan-minuman-tobacco mendorong inflasi sebesar 0,29 persen. Beras menyumbang 0,21 persen saja. Di Tapanuli Selatan, Wakil Bupati dan Polsek Sipirok melakukan sidak pasar pada September lalu. Mereka menemukan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai merah. IPH bawang merah meningkat hingga 6,21 persen. Hal ini membuat harga bawang merah melonjak ke Rp25.000–Rp30.000 per kilogram.

Apa yang membuat harga sembako di Tapanuli begitu volatil? Jawabannya terletak pada kombinasi faktor struktural dan eksternal. Pertama, kondisi geografis Tapanuli yang berbukit-bukit dan bergantung pada sungai seperti Aek Nauli membuat distribusi barang rentan. Jalan rusak akibat longsor musiman sering menghambat truk pengangkut beras dari Sibolga ke Tarutung, menambah biaya logistik hingga 15 persen. Kedua, produksi lokal yang fluktuatif. Tapanuli Utara, dengan luas lahan sawah 50.000 hektar, seharusnya surplus beras, tapi gagal panen akibat El Niño residu dari 2024 membuat hasil panen turun 10 persen. Petani seperti Rahman Sihombang di Kecamatan Pagaran mengaku, “Cuaca panas ekstrem bikin padi kering sebelum waktunya. Panen raya molor, harga langsung naik.”

Dampaknya terhadap masyarakat Tapanuli tak main-main. Pendapatan rata-rata petani adalah Rp2,5 juta per bulan. Kenaikan harga sembako 10–15 persen dapat menyedot 40 persen anggaran rumah tangga untuk makanan. Di desa-desa seperti Aek Libung, Tapanuli Selatan, 60 persen penduduk bergantung pada sawah tadah hujan. Kemiskinan struktural bertambah parah. Anak-anak sekolah di Tarutung mulai mengalami malnutrisi ringan, karena orang tua beralih ke karbohidrat murah seperti singkong daripada beras bergizi. Ekonomi lokal pun terpukul. Pedagang pasar kehilangan pembeli. Sementara itu, petani terjebak antara harga jual rendah saat surplus dan beli tinggi saat langka.

Di balik keluhan, ada upaya pemerintah yang mulai menunjukkan tanda-tanda harapan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengunjungi Pasar Tarutung pada September 2025. Dia meninjau stok bahan pokok bersama Pj Bupati Tapanuli Utara Dimposma Sihombing dan Kepala Dinas Perindag Gibson Siregar. Hasilnya, distribusi 500 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dijadwalkan segera, dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram. Bulog Sumatera Utara menjamin kualitas SPHP sesuai standar Bapanas. Meski teksturnya lebih pera, hal ini mendukung daya simpan lebih baik. Ini merupakan trade-off yang diterima warga demi harga terjangkau.

Pada tingkat provinsi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara menggelar rakor di Deli Serdang pada November 2024. Mereka merumuskan strategi jelang akhir tahun. Fokus utama: antisipasi curah hujan tinggi yang bisa banjiri lahan padi. Satgas Pangan diperkuat untuk mengawasi ekspor beras ke luar Sumut. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengunjungi Gerakan Pangan Murah (GPM) di Palembang. Dia menekankan operasi pasar besar-besaran. Ada 1,3 juta ton stok nasional. Sebagian dari stok ini dialokasikan ke Tapanuli. Di tingkat kabupaten, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memimpin rapat pengendalian inflasi Juli 2025. Dia menyalurkan bantuan beras 20 kg per keluarga miskin via Bulog Sibolga untuk Juni–Juli.

Kebijakan nasional juga mendukung. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan stabilisasi melalui produksi domestik dan cadangan nasional. Impor adalah opsi terakhir—seperti 1 juta ton beras tambahan untuk 2025. Bapanas membangun kios pangan di pasar tradisional Tapanuli. Di sana mereka menjual sembako di bawah HET. Sementara itu, Bansos non-tunai (BPNT) diperluas untuk 1,5 juta keluarga Sumut. TPID Sumut juga mendorong diversifikasi tanaman tahan iklim, seperti cabai hibrida yang tahan kekeringan, bekerja sama dengan penyuluh pertanian.

Namun, kebijakan ini belum sempurna. Petani mengeluhkan subsidi pupuk yang terlambat, sementara infrastruktur irigasi di Tapanuli Hulu masih minim, hanya mencakup 30 persen lahan. “Pupuk datang telat, cuaca sudah rusak tanaman,” keluh petani di Kecamatan Haranggaun. Selain itu, pengawasan distribusi lemah; oknum pedagang diduga mainkan harga di luar pasar tradisional. Satgas Pangan Polri di Tapanuli Selatan telah sidak, tapi frekuensinya perlu ditingkatkan.

Ke depan, stabilisasi harga sembako di Tapanuli memerlukan pendekatan holistik. Pemerintah daerah bisa kolaborasi dengan swasta untuk bangun gudang pendingin cabai, kurangi kerugian pasca-panen hingga 20 persen. Petani didorong adopsi teknologi seperti drone irigasi, sementara masyarakat diajak kampanye hemat pangan. Saat Semarak Dirgantara 2025 di Tapanuli Utara membagikan 1.500 paket sembako, itu jadi pengingat: gotong royong adalah kunci.

Di Pasar Tarutung yang ramai, seorang pedagang tua, Pak Sitorus, berpesan, “Harga naik turun seperti ombak Danau Toba. Namun, kita Batak kuat.” Yang penting, pemerintah jangan cuma janji, tapi turun tangan.” Saat hujan mulai rintik di atap seng pasar, harapan pun tak pudar. Dengan produksi beras nasional 34 juta ton tahun ini, Tapanuli bisa bangkit—asalkan adaptasi iklim tak lagi jadi mimpi.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Hutan Dirampok, Hukum Dibungkam, Korupsi Tersembunyi Di balik janji manis pemerintah soal net zero emission, Suara Batak Tapanuli (SBT) mengeksplorasi krisis lingkungan Indonesia. Mereka menggali lapisan-lapisan gelap yang menyelimuti negeri ini tahun ini. SBT…

  • Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Menggerus Ruang Pembangunan & Pelayanan Bayangkan, uang yang seharusnya membangun sekolah di pelosok Papua malah mengalir deras ke kantong kreditur asing dan domestik. Uang tersebut juga seharusnya membiayai operasi gratis bagi anak stunting. Itulah…

  • Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Rencana Damai Gaza 2025: Prabowo Dukung Trump, Palestina Tetap Tanpa Keadilan

  • Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    “Keadilan adalah hak setiap warga negara,” begitu bunyi jargon yang kerap kita dengar. Namun realitasnya berbeda. Di Indonesia, mengakses keadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi sebagian besar masyarakat, beracara di pengadilan bukan sekadar…

  • Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Dilema Ganda: Kantong Menipis, Gizi Terabaikan Indonesia tengah menghadapi ironi yang menyakitkan. Di tengah upaya pemerintah mengendalikan inflasi hingga mencapai 1,57% pada 2024—terendah dalam sejarah—masyarakat justru semakin sulit mengakses pangan bergizi. Inflasi pangan mencapai…

  • Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026 sebesar 30% mengancam pembangunan dan penerimaan pajak nasional. Reformasi fiskal jadi kebutuhan mendesak.

  • Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kasus terpidana Silfester Matutina menjadi sorotan tajam dalam dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan secara gamblang betapa rapuhnya sistem eksekusi putusan pengadilan di negeri ini. Silfester divonis 1 tahun 6 bulan…

  • Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 menuai hasil awal yang beragam—antara kemajuan infrastruktur dan kegagalan implementasi. Langkah Awal yang Menjanjikan Delapan bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Dalam…

  • Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Kita sering mendengar kabar tentang rekening “gemuk” milik jaksa, hakim, atau polisi yang nilai saldonya tidak wajar. Meski sudah menjadi buah bibir, kasus seperti ini jarang berujung pada proses hukum. Mengapa bisa demikian? KYC…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading