Kegagalan Sistem Pendidikan

Ledakan yang mengguncang musala SMAN 72 Jakarta Utara pada Jumat, 7 November 2025, bukan sekadar insiden tragis. Sekitar pukul 12.15 WIB, saat salat Jumat berlangsung, dua ledakan terjadi: satu di dalam musala dan satu lagi di pintu belakang sekolah. Korban luka mencapai 54 orang, dengan luka bervariasi dari ringan hingga bakar parah dan gangguan pendengaran. Pelaku, seorang siswa kelas XII berusia 17 tahun, diduga membawa bom rakitan dan melakukan aksi bunuh diri. Namun, di balik aksi ekstrem ini, terkuak dugaan bahwa pelaku adalah korban bullying berkepanjangan. Ini bukan kasus isolasi, melainkan puncak gunung es dari epidemi bullying di sekolah-sekolah Indonesia yang semakin merajalela.

• Insiden ledakan terjadi sekitar pukul 12.15 WIB saat salat Jumat di musala SMAN 72, yang berada di kompleks perumahan TNI AL Kelapa Gading. Ada dua ledakan, satu di musala dan satu lagi di pintu belakang sekolah. Diduga bom itu adalah bom rakitan yang dibawa oleh seorang siswa kelas XII yang juga diduga menjadi pelaku bunuh diri.
• Korban luka mencapai 54 orang dengan luka bervariasi dari ringan hingga luka bakar dan gangguan pendengaran. Beberapa korban sudah pulang setelah mendapat perawatan, namun sebagian masih dirawat di rumah sakit.
• Terduga pelaku berusia 17 tahun, dan dilaporkan sebagai korban bullying. Beberapa siswa menyebut ia sering menyendiri, membuat gambar menyeramkan, dan diduga ingin membalas dendam atau bunuh diri.
• Pihak kepolisian dan TNI AL menindaklanjuti dengan penyelidikan. Lokasi tersebut disterilkan oleh tim penjinak bom. Mereka mendirikan posko di rumah sakit untuk penanganan korban.
• Guru matematika di SMAN 72 menjadi saksi utama dan memberikan keterangan awal tentang peristiwa tersebut.
• Masyarakat dan siswa di sekitar diminta menjauh dari lokasi untuk keamanan sementara tim mengecek dan mensterilkan area.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, sepanjang 2025, sudah ada 25 kasus bunuh diri anak, sebagian besar diduga terkait bullying. Data ini menyiratkan kegagalan sistemik: sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru berubah menjadi arena kekerasan. “Sekolah tak lagi aman untuk anak,” kata Retno Listyarti dari KPAI, dalam pernyataan yang menggema di media sosial. Insiden SMAN 72, yang berada di kompleks TNI AL Kelapa Gading, menambah daftar panjang rentetan kasus bullying tahun ini. Dari Sukabumi hingga Sawahlunto, tiga remaja bunuh diri pada Oktober 2025, satu di antaranya karena perundungan di sekolah. Di Grobogan, seorang siswa SMP tewas akibat bullying, sementara guru-guru diam karena takut dilaporkan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan lonjakan kasus kekerasan di sekolah dari 285 pada 2023. Jumlahnya meningkat menjadi 573 pada 2024, naik lebih dari 100 persen.

Pada 2025, tren ini berlanjut dengan kasus-kasus seperti perundungan siswa baru saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Blitar, di mana seorang siswa kelas VII dikeroyok puluhan senior. Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sri Lestari, menyebut ini “cerminan gagalnya sistem pengawasan sekolah.” Di Muratara (Sumatera Selatan), Konawe (Sulawesi Tenggara), dan MTS Purwakarta, kasus serupa bermunculan, menewaskan korban dan meninggalkan trauma mendalam.

Survei Programme for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41 persen siswa Indonesia pernah mengalami perundungan. Angka yang lebih tinggi dari rata-rata global. Data KPAI 2023 mencatat 2.355 pelanggaran perlindungan anak di bidang pendidikan, dengan 87 kasus bullying utama dan 236 kekerasan fisik/psikis. Indonesia bahkan masuk lima besar negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia. Distribusi jenjang sekolah: SD (26 persen), SMP (25 persen), SMA (18,75 persen). Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat 50 persen kasus bullying terjadi di SMP dari Januari-September 2023. Kasus seperti kematian mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugerah Saputra, pada Oktober 2025, akibat dugaan bullying, memperluas cakupan hingga perguruan tinggi.

Latar belakang hasrat bullying di sekolah berakar dari faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Psikolog menjelaskan bahwa pelaku sering mencari dominasi untuk mengatasi ketidakamanan diri. Mereka meniru pola asuh keluarga keras. Atau, mereka melanjutkan siklus sebagai mantan korban. Di sekolah, interaksi harian intens memperburuknya, terutama dengan tekanan akademik dan budaya diam guru. Ketidaksetaraan sosial-ekonomi juga berperan: siswa marginal sering menyerang untuk bertahan. “Bullying menjadi ‘tradisi’ untuk memperkuat ikatan kelompok,” kata seorang psikolog anak dalam wawancara Tempo.

Pengaruh media sosial signifikan dan memperburuk. Platform seperti TikTok dan Instagram mengubah bullying fisik menjadi cyberbullying: rumor, foto memalukan, komentar negatif yang viral. Penelitian menunjukkan akses remaja ke media sosial meningkatkan risiko, karena promosi perbandingan diri ekstrem dan budaya “viral” mendorong perilaku agresif. Di X (sebelumnya Twitter), diskusi seperti dari @kumparan menyoroti bagaimana bullying online memicu aksi nyata. Contohnya adalah kasus video viral perundungan di Banyuwangi. Pengguna @SistersInDanger menekankan Hari Internasional Melawan Kekerasan dan Bullying di Sekolah pada 6 November 2025. Mereka mencatat bahwa bullying digital meninggalkan trauma permanen.

Pemerintah, melalui Kemendikbudristek, meluncurkan program seperti ROOTS (Rukun, Optimis, Objektif, Tangguh, Santun). Program ini bertujuan membangun sekolah bebas perundungan. Inisiatif ini dilakukan melalui pelatihan guru dan siswa. Gerakan Nasional Anti Bullying di Sekolah, diluncurkan Juli 2025, melibatkan anggaran untuk advokasi. Di daerah, terdapat Deklarasi Zero Bullying di Bandung pada Oktober 2025. Ada juga program di Medan dan Purbalingga. Selain itu, ada edukasi hukum Kemenkum DIY yang bertajuk ‘Stop Bullying Sejak Dini.’ Kejari Jayawijaya luncurkan Jaksa Masuk Sekolah untuk kesadaran hukum. Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi tekankan pencegahan.

Namun, kritik muncul: Program ini sering simbolis, kurang implementasi. “Pencegahan bullying efektif butuh seminar rutin, tapi anggaran minim,” kata sumber di Dinas Pendidikan. Di X, @PemiluDamai2024 usul hukuman pidana bagi kepala sekolah jika bullying terjadi, sementara @asselerate kritik bullying sering “nyaru jadi candaan.” NGO seperti Sudah Dong kampanye cyberbullying, tapi kolaborasi pemerintah lemah.

Kesimpulan

Kegagalan ini mengancam generasi bangsa. Data kekerasan anak: 11.057 korban (2019), naik ribuan per tahun. Sekolah jadi tempat trauma, bukan pendidikan.

Untuk satu tahun ke depan, saran praktikal cepat: Pertama, implementasikan ROOTS nasional dengan pelatihan wajib guru setiap semester. Alokasikan anggaran 10 persen dana BOS untuk monitoring. Kedua, buat hotline nasional anti-bullying via aplikasi, terintegrasi dengan KPAI, respons dalam 24 jam. Ketiga, batasi akses media sosial di sekolah dengan filter AI, edukasi siswa tentang cyberbullying via kurikulum mingguan. Keempat, hukum pidana bagi pelaku dewasa (guru/orang tua) dan rehabilitasi bagi anak, kolaborasi polisi-sekolah. Kelima, audit tahunan sekolah oleh independen, dengan sanksi pencabutan izin jika kasus berulang. Ini cepat, praktikal, dan bisa menekan kekerasan—karena generasi bangsa tak boleh hilang sia-sia.

BAMBANG HUTAGALUNG

Bambang Hutagalung Editor, Journalist, Digital Strategist An accomplished journalist and media strategist, currently serving as Editor-in-Chief of for Suara Batak Tapanuli. With over two decades of experience in the Indonesian media landscape, Bambang is recognized for his critical analysis, investigative depth, and forward-thinking approach to digital transformation in journalism.