Kasus terpidana Silfester Matutina menjadi sorotan tajam dalam dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan secara gamblang betapa rapuhnya sistem eksekusi putusan pengadilan di negeri ini. Silfester divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hingga bertahun-tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan maupun Kejaksaan Agung RI tak pernah berhasil mengeksekusinya.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cermin nyata kegagalan institusi hukum dalam menjalankan fungsi dasarnya. Dalih yang digunakan—yakni berlakunya pasal daluwarsa dalam KUHP—justru mempertegas betapa lemahnya mekanisme pertanggungjawaban dalam sistem keadilan kita.

Kekosongan Fungsi Kejaksaan dalam Eksekusi Pidana

Secara prinsip, kejaksaan memiliki peran sentral sebagai pelaksana atau eksekutor putusan pengadilan. Jaksa eksekutor wajib memastikan bahwa setiap vonis inkrah benar-benar dijalankan. Namun, kasus Silfester Matutina menunjukkan sebaliknya: bertahun-tahun terpidana tidak dieksekusi, sementara publik tidak pernah mendapatkan penjelasan terbuka mengenai kendalanya.

Kondisi ini menciptakan kesan bahwa eksekusi pidana dapat gugur begitu saja tanpa konsekuensi, hanya karena kelonggaran interpretasi hukum. Jika situasi ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan semakin tergerus.

Dalih Daluwarsa dan Pasal Karet dalam KUHP

Penggunaan Pasal 84 KUHP adalah salah satu akar persoalan. Pasal ini menyatakan eksekusi pidana gugur bila dua tahun setelah putusan tetap tidak dijalankan. Dalam praktiknya, pasal ini sering digunakan tanpa verifikasi apakah upaya pencarian terpidana benar-benar maksimal atau hanya sekadar formalitas.

Akibatnya, pasal ini kerap disebut sebagai “pasal karet”—multitafsir dan mudah disalahgunakan. Pelaku pidana yang memiliki akses politik atau ekonomi dapat berlindung di balik aturan tersebut. Dalih daluwarsa bukan hanya melemahkan wibawa hukum, tapi juga membuka ruang negosiasi dan praktik pembiaran oleh oknum aparat.

Ketika aparat hukum lebih sibuk mencari alasan daripada menegakkan keadilan, supremasi hukum hanya menjadi jargon tanpa makna.

Bobroknya Penegakan Hukum: Antara Korupsi dan Ketidakmampuan

Kegagalan eksekusi terhadap Silfester Matutina menandai dua krisis utama: inkompetensi sistemik dan indikasi korupsi institusional. Bukannya memperbaiki mekanisme internal, aparat justru memanfaatkan celah hukum untuk berlepas tangan.

Banyak kalangan menduga adanya praktik pembiaran atau tekanan eksternal dalam kasus ini. Meskipun sulit dibuktikan secara formal, gejalanya tampak jelas dalam lemahnya respons kejaksaan. Penyalahgunaan dalih daluwarsa bahkan berpotensi meluas ke kasus-kasus korupsi dan pidana berat lainnya. Jika kondisi ini berlanjut, penegakan hukum di Indonesia akan benar-benar lumpuh.

Solusi: Reformasi KUHP dan Transparansi Eksekusi

Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap KUHP, terutama terhadap pasal-pasal multitafsir seperti pasal daluwarsa. Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi hukum agar tidak ada lagi ruang impunitas bagi terpidana yang menghindari eksekusi.

Selain itu, reformasi internal kejaksaan harus menjadi prioritas. Diperlukan sistem audit dan pengawasan publik yang transparan agar masyarakat dapat menilai kinerja aparat secara objektif. Setiap kegagalan eksekusi harus diikuti dengan pertanggungjawaban hukum dan etik.

Dalam konteks kasus Silfester Matutina, publik berhak menuntut:

• Penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung RI tentang kegagalan eksekusi.
• Sanksi terhadap jaksa yang lalai.
• Revisi hukum agar eksekusi pidana tidak lagi bisa dihentikan tanpa dasar akuntabel.

Reformasi menyeluruh adalah satu-satunya jalan agar keadilan pidana di Indonesia kembali memiliki wibawa dan kepercayaan publik.

Kesimpulan

Kasus Silfester Matutina bukan sekadar masalah administratif, melainkan gejala korupsi sistemik dan pelumpuhan institusi hukum. Jika negara terus gagal mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, hukum akan runtuh. Moral keadilan bangsa juga akan runtuh. Moral keadilan bangsa juga akan runtuh.

BAMBANG HUTAGALUNG

Bambang Hutagalung Editor, Journalist, Digital Strategist An accomplished journalist and media strategist, currently serving as Editor-in-Chief of for Suara Batak Tapanuli. With over two decades of experience in the Indonesian media landscape, Bambang is recognized for his critical analysis, investigative depth, and forward-thinking approach to digital transformation in journalism.